Empat Poin Penting untuk Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat

Empat Poin Penting untuk Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy menyatakan setiap

pemerintahan daerah wajib bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan di wilayah masing-masing. Kewenangan setiap daerah tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengenai urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat.

Untuk Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri, Mendikbud sangat mengapresiasi Gubernur Provinsi Jawa Barat terkait rencana dan pembangunan pendidikan yang telah terlaksana. Ia juga berharap pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan semakin maju, dan terus didukung oleh pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota.

“Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), isinya sangat bagus sekali, luar biasa, visoner sekali,” ujar Mendikbud dalam sambutannya pada acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, di Pendopo Bupati Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kabupaten Garut, Sabtu, (23/03/2019).

Dalam acara yang sama Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan

pendidikan terus berjalan secara dinamis, tidak bisa sekedar merespon dengan jangka pendek. Ia sedang menerjemahkan revolusi industri 4.0 ke dalam pendidikan, kurikulum, SMK maupun SMK, sampai pada dampak untuk pendidikan.

“Di mata kami pendidikan itu dinamis tidak bisa kita kaku. Kita sedang membangun peradaban. Sampai sekarang kami masih butuh bimbingan, dengan senang hati kami ingin belajar,” ujar Gubernur dihadapan Mendikbud.

Gubernur Provinsi Jawa Barat memaparkan terdapat empat poin tentang pendidikan di Jawa Barat, yang akan direncanakan maupun yang telah berjalan.

Usulan SD, SMP, dan SMA/SMK Dibangun dalam Satu Lokasi

Gubernur Provinsi Jawa Barat memberikan gagasan untuk membangun SD, SMP, dan SMA/SMK dalam satu lokasi. Hal tersebut dilakukan karena terdapat penurunan jumlah anak yang melanjutkan sekolah. Misalkan di Jawa Barat jumlah siswa SD sekitar 19.000 orang, mengalami penyusutan pada tingkat SMP sebanyak 5.000 orang, dan sampai tingkat SMA sekitar 1.500 orang.

“Kami dituntut untuk pemerataan pendidikan, tetapi dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi, apalagi daerah perkotaan lahan mahal sekali. Padahal sekolah-sekolah swasta SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMK-nya di situ,” ujar Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Provinsi Jawa Barat melanjutkan gagasan tersebut akan menghemat biaya dan akan mengakomodasi angka partisipasi pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga, hal tersebut dapat menjamin akses pendidikan menjadi lebih luas. Dengan konsep zonasi, saat masuk pada jenjang SMA akan disulitkan karena semakin sedikit dan semakin jauh.

“Kami mohon izin mengajukan gagasan. Kami ingin membangun, misalkan bangunan SMP di atas bangunan SD, atau bangunan SMA di atas bangunan SMP, sehingga setelah lulus tidak sibuk kemana-mana lagi. Cukup melanjutkan bagi yang ingin melanjutkan,” ujar Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Kualitas Manusia Jawa Barat

Kedua, Gubernur Provinsi Jawa Barat memaparkan provinsi ini sudah siap membentengi masa depan peradaban dengan pendidikan karakter. Ia sudah merilis program “Jabar Masagi” yaitu memastikan 4 nilai hadir pada siswa, diantaranya fisik, otak (IQ), akhlak (EQ), spiritual (SQ).

“Jadi jika ada yang bertanya kualitas manusia Jawa Barat kami akan menjawab empat nilai tersebut. Insyaalah itu yang akan saya perkuat agar anak Jawa Barat menjadi anak yang unggul,” ujar Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Revolusi Industri 4.0 di Dunia Pendidikan dan Pendidikan Inklusif

Selanjutnya, Gubernur Provinsi Jawa Barat mengatakan selama enam bulan terakhir, mereka sedang melakukan kajian bersama berbagai negara, mengenai SMK untuk perkembangan Revolusi Industri 4.0.

“Kami sedang mendapat arahan dari Pak Presiden, bahwa Jawa Barat dapat bereksperimen agar industri bisa menginterpensi cara mengajar di SMK. Jadi asetnya milik pemerinntah tapi bahan ajarnya bisa milik berbagai industri. Maka kmi tidak akan ketinggalan,” ujar Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Gubernur Provinsi Jawa Barat juga memastikan pendidikan inklusif akan terus diupayakan di sekolah negeri. Sekarang, terdapat sekitar 300 SLB, yang kedepannya semua sekolah negeri wajib inkusi dan hal tersebut menjadi kebanggan.

Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pengajar

Terakhir, dalam sambutannya Gubernur Provinsi Jawa Barat mengatakan akan terus meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pengajar seiring dengan kemajuan ekonomi di Indonesia. Tidak luput juga untuk guru-guru yang berada di daerah perbatasan.

“Tentu kesejahteraan guru-guru dan tenaga pengajar ingin terus kami tingkatkan. Mereka guru diperbatasan juga menjadi perhatian kami. Mudah-mudahan Jabar akan menjadi contoh model society yang Juara Lahir Batin,” tutup Gubernur Jawa Barat.***

 

Baca Juga :

Wardan Pendidikan