SMA Terbuka-SMK PJJ Jadi Terobosan Pendidikan

SMA Terbuka-SMK PJJ Jadi Terobosan Pendidikan

CIMAHI – Sebanyak 24 persen dari dua juta anak usia sekolah menengah di Jawa Barat

belum dapat menikmati pendidikan. Untuk memastikan setiap anak usia menengah dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA, Dinas pendidikan Jawa Barat membuat terobosan dengan program SMA Terbuka.

Kepala Bidang Pendidikan Khusus (PK) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dr Dadang Rachman mengatakan, SMA terbuka merupakan program upaya terobosan untuk menjawab kebutuhan layanan. SMA Terbuka diperuntukan bagi lulusan dengan kendala tertentu.

”Mereka biasanya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK negeri karena terkendala jarak sekolah terlalu jauh, kendala biaya, hingga pernah melanjutkan tetapi putus sekolah,” kata Dadang kepada Jabar Ekspres, kemarin (14/11).

Sistem pendidikan yang diterapkan di SMA Terbuka melalui pola pendidikan jarak jauh. Peserta didik SMA

Terbuka dapat melaksanakan pembelajaran atau praktik terpisah dari sekolah induk.

”Waktu kegiatan belajar atau tatap muka hanya dua kali dalam seminggu, namun waktu belajar SMA terbuka lebih banyak karena di lima hari mereka harus belajar mandiri dengan menggunakan teknologi dan modul,” bebernya.

Dadang menjelaskan, program SMA terbuka ini ada dua yaitu meningkatkan akses dan meningkatkan mutu belajar.

Ukuran akses untuk sekolah menengah adalah angka partisipasi kasar (APK).

”Kita masih 76 persen artinya ada 24 persen anak usia sekolah menengah yang belum sekolah.

Padahal anak sekolah menengah itu sekitar 2 juta lebih dan baru bisa tertampung sekitar 1,5 juta lebih dan sisanya lost. Untuk itu maka perlu ada terobosan,” jelasnya.

Selama ini pendekatan terhadap anak putus sekolah, melalui Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), namun, lanjutnya, jika ada 700 ribu anak yang tidak sekolah, maka bisa dibayangkan harus berapa anggaran yang dipersiapkan.

”Dalam setahun tercatatat kurang lebih 400 ribu yang tidak tertampung lulusan SMP. Kalau USB bisa menampung sekitar 300 orang dengan hitungan 10 kelas dengan satu kelas 30 orang berarti diperlukan sekitar 1000 USB. Jika satu USB harganya Rp 10 miliar, maka pemerintah harus menyediakan anggaran untuk USB sekitar Rp 3 triliun. Pemerintah Jabar belum sampai ke arah sana, maka harus ada terobosan dan dilakukanlah program SMA terbuka dan SMK PJJ ini,” paparnya.

Dadang menuturkan, saat ini pihaknya baru bisa menampung 36 ribu siswa di SMA terbuka. Dan jika masih mengandalkan USB berapa USB yang harus dibangun. ”Angka tersebut tidak begitu akurat,” tuturnya.

 

Sumber :

https://egriechen.info/

Wardan Pendidikan