Table of Contents

Tata Perekonomian Indonesia

Tata Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi yang dianut banyak negara memang berbeda-beda, sesuai dengan falsafah hidup negara yang bersangkutan. Demikian juga dengan negara Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Sistem ekonomi Pancasila memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tertentu. Produksi masyarakat sebagian besar merupakan usaha swasta, dan di sisi lain ada perusahaan negara, baik dalam bidang pertanian, pertambangan, industri, transportasi, perbankan, jasa, dan lain-lain. Jadi diusahakan adanya keseimbangan yang wajar antara unsur kebebasan dan unsur pengendalian.

Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14.

  1. UUD 1945 Pasal 33 Setelah Amandemen 2002
  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

 

  1. GBHN Bab III B No. 14

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban  memberikan pengarahan dan bimbing- an terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.

Sumber : https://solopellico3p.com/

Wardan Pendidikan